Menyakitkan! POLRI: “Kalau Mau Berjilbab, Kenapa Mendaftar di Polri?”
 |
| Irjenpol Ronny Franky Sompie |
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjenpol Ronny Franky Sompie, mengomentari polwan yang ingin berjilbab. Menurutnya, hal itu perlu dikembalikan kepada perjalanan awal menjadi personel Polri.
"Kalau kita mundur, ketika para polwan mendaftar anggota polri. Adakah polwan berjilbab berpakaian dinas?" ujar Sompie, Kamis (5/12).
Menurutnya, harus ada penelusuran motif, apakah ini berkaitan dengan keinginan memaksa penggunaan jilbab. Atau mungkin juga ada alasan lain.
"Kalau kita tanyakan, mengapa masih daftar sebagai Polri? Padahal ingin berjilbab," Ucapnya.
Sampai saat ini, menurutnya, baru Aceh yang menjadi wilayah polwan berjilbab. Polwan yang bertugas di sana diperbolehkan menggunakan jilbab sesuai dengan peraturan Kapolri.
Pernyataan Polri Menyakitkan Masyarakat
Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago menilai ucapan petinggi Polri yang merendahkan masalah Jilbab telah menyakiti perasaan masyarakat. Lontaran seperti itu tidak sepatutnya keluar dari mulut petinggi Polri karena penggunaan jilbab bagi seorang Polwan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago menilai ucapan petinggi Polri yang merendahkan masalah Jilbab telah menyakiti perasaan masyarakat. Lontaran seperti itu tidak sepatutnya keluar dari mulut petinggi Polri karena penggunaan jilbab bagi seorang Polwan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
Taslim mencontohkan ucapan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie, menpertanyakan jika Polwan mau pakai jilbab kenapa mendaftar di Polri. Petinggi Polri beragama Kristen itu meminta kepada Polwan berjilbab untuk mempertanyakan kembali perjalanan awal menjadi personel Polri.
“Pernyataan ini sangat menyakitkan masyarakat,” kritik Taslim saat rombongan Polri melakukan rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin (16/12).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengatakan keputusan penggunaan jilbab oleh Polwan tinggal dilaksanakan sebab sudah ada keputusan bersama antara eks Kapolri Timur Pradopo dengan Komisi III DPR.
“Contoh gambarnya sudah ada dan ada dokumen rapat yang mengikat sehingga tinggal diputuskan bukan kajian lagi,” kata Muzzammil.
Selain itu, anggota Fraksi PAN ini juga mengomentari perkataan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Mantan Kapolda Sumut itu sempat menegaskan bagi para polwan yang tidak tahan berjilbab, bisa pindah ke Aceh.
“Jika Polri membatasi Polwan berjilbab, berarti Polri telah melanggar HAM,” tandas Taslim. (*/rol/isp/atjehcyber/gerilyadakwah)
Posting Komentar